Beritahariannews.com, Inhil - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) terkait dampak banjir di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung, berujung pada kekecewaan.
Kehadiran Azmi, perwakilan PT. Guntung Idaman Nusantara (GIN) dan Patria Darma dari PT. Setia Agrindo Lestari (SAL) dinilai tidak memberikan solusi konkret atas permasalahan yang dialami warga.
Dalam rapat tersebut, perwakilan yang hadir dari kedua perusahaan hanyalah tim humas, mereka berdua menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
Hal sedana juga diungkapkan Ketua Forum CSR Inhil Yusuf Said bahwa mereka yang hadir dalam RDP itu tidak bisa memberikan kepastian atas desakan para wakil rakyat DPRD Inhil yang meminta perusahaan agar tanggungjawab atas banjir yang terjadi.
Namun mereka tetap akan menyampaikan laporan persoalan banjir disana kepada pimpinan redaksi. "Ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu," terang Yusuf Said yang juga Anggota Komisi II DPRD Inhil, Rabu (19/3/2025).
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari anggota DPRD Komisi I Yunanto Along dari Partai Demokrat, yang menilai bahwa pertemuan yang sudah digelar hingga lima kali tidak menghasilkan langkah nyata dari pihak perusahaan.
"Sudah lima kali mediasi dilakukan, tapi jawabannya selalu sama. Hanya mendengar, lalu menyampaikan ke pimpinan, dan hasilnya tetap nol! Sampai kapan warga harus menunggu?" tegas Yunanto Along dengan nada tinggi.
Senada dengan itu, Muh Azis, Komisi II DPRD Inhil, menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang diatur dalam regulasi dan tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya.
"Ini bukan soal mau atau tidak mau, tetapi kewajiban perusahaan. Ada regulasi yang mengatur, dan mohon kepada bapak selaku humas untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini bukan tekanan, melainkan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh perusahaan," ujar Muh Aziz.
Masyarakat Desa Lahang Hulu semakin kecewa karena hingga saat ini belum ada langkah konkret dari perusahaan dalam menangani banjir yang diduga berasal dari pengelolaan kanal perusahaan perkebunan. Warga pun memberikan ultimatum bahwa jika hingga minggu ketiga April 2025 tim teknis tidak menyampaikan langkah konkret penanggulangan banjir, mereka akan mengambil tindakan sendiri.
Lebih tegas, Kepala Dusun 5, Jamaludin alias Udin Boy, menyatakan bahwa warga siap menutup akses pembuangan air sebagai bentuk protes jika solusi tidak segera diberikan.
"Kami akan tutup perbatasan jika tidak ada kejelasan sampai minggu ketiga April," tegasnya kepada awak media usai rapat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT. GIN maupun PT. SAL terkait tuntutan warga dan ancaman penutupan akses air.(RED)
Reporter: Heriansyah
